inilah penyebab banjir samarinda. PENYEBAB BANJIR: Sempitnya jalur aliran sungai karang mumus menyumbat terjadinya bannjir di kota tepian

 Menjabat Wali Kota Samarinda selama dua periode yakni pada 1985-1990 dan 1990-1995, menjadi sebuah hal yang masih terpatri di ingatan Waris Husain. Dia juga sukses merelokasi warga dari pinggir sungai, mulai Tepian Mahakam hingga Sungai Karang Mumus (SKM).
Namun kerja keras pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim itu seakan sirna, jika melihat wajah Tepian Mahakam yang dijamuri pedagang kaki lima (PKL) ataupun bantaran Sungai Karang Mumus yang kembali menjadi permukiman padat penduduk.
Disambangi di kantornya, Waris tampak sedih ketika ditanya perasaannya jika melintas Tepian Mahakam. Saking kehabisan kata, dia hanya bisa menggeleng kepala dengan selintas senyum kecut.
Waris bahkan enggan berkomentar tentang kegagalan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, merelokasi warga dari Bantaran SKM meski jabatannya sudah memasuki tahun ketiga.
“Soal relokasi saat ini, jangan tanya saya. Saya tidak tahu di mana masalahnya. Ini bukan kapasitas saya mengomentarinya,” ujar Waris pelan.

Samarinda: KaltimPria yang juga duduk sebagai Badan Kehormatan DPRD Kaltim itu memilih berbagi pengalaman menangani warga yang memadati pinggiran sungai. Baik itu di Tepian Mahakam maupun SKM. Waris mengakui tak mudah melakukan itu, tetapi dia pernah menggunakan setidaknya dua pendekatan kepada warga, yakni sosial dan hukum.
Tahap awal, Waris menyebutnya rekayasa sosial. Ini adalah sosialisasi langsung dan bertatap muka dengan warga. “Jika ada waktu senggang, mampir dan ngobrol dengan mereka,” kata Waris.
Percakapan pun dibuat seringan mungkin. Mulai dari menanyakan tingkat kenyamanan tinggal di tepi sungai, dokumen tanah dan bangunan, jenis usaha, hingga nilai ekonomis bangunan yang dimiliki. Kata Waris, rata-rata mereka merasa nyaman tinggal di tepi sungai karena air dan transportasi mudah.
Namun, mereka dipastikan tak memiliki sertifikat serta tanah dan bangunan tak memiliki nilai ekonomis, selain nilai sosial serta historis. Secara otomatis, tempat mereka itu tidak bisa dijadikan agunan untuk usaha dan segala macam.
“Baru saya tanya, apakah mau pindah kalau saya beri tempat yang bisa dijadikan agunan?” kata Waris.
Tak sedikit warga yang menolak pindah. “Baru kita buka aturan. Tinggal di pinggir sungai melanggar aturan. Bisa dibongkar paksa,” tambah dia.
Jika masih ada yang melawan ancaman tersebut, Waris memilih melaporkan kepada penegak hukum seperti pengadilan. Menurut dia itu sudah masuk tindak pidana ringan. “Manfaatkan pengadilan, jangan kita yang jadi hakim. Itu bukan pekerjaan Wali Kota,” terang dia.
Pada masanya, Waris mengaku berhasil memindahkan hampir 750 kepala keluarga dari pinggir sungai ke beberapa titik seperti Bengkuring, Samarinda Utara dan Citra Griya, Karang Asam. Selain rumah, di Tepian Mahakam juga terdapat dua masjid, jembatan kayu, dan pabrik kelapa. Mereka termasuk yang enggan direlokasi.
Namun dia secara bertahap berhasil menemukan solusi. Dua masjid yang beda aliran (Muhammadiyah dan NU) itu akhirnya bersedia bersatu dan dibangunkan satu masjid baru. “Nah, untuk melobi pemilik pabrik kelapa yang tidak mau pindah, saya kasih dia pekerjaan. Saya minta dia yang mengambil proyek pembongkaran dua masjid itu, dan membangun yang baru. Akhirnya, dia pun membongkar sendiri pabrik kelapanya,” terang Waris.
Diakui Waris, relokasi tak bisa sekaligus, tetapi bertahap. Pemerintah juga harus memberi jaminan masa depan. Misalnya, yang dilakukan Waris adalah menyediakan lahan yang sudah bersertifikat di tempat baru. Sertifikat itu nantinya digunakan untuk meminjam dana di bank agar warga bisa membangun rumah.
“Jadi pemimpin itu, akal mesti panjang. Jangan sekadar gunakan kekuasaan,” kata Waris.
“Kalau masa jabatan saya panjang, (Samarinda) Seberang itu pun saya pindahkan,” ujar dia sembari tertawa.  sumber http://kaltimpost.co.id/berita/detail/39762/andaikan-jabatannya-lebih-panjang.html

Peluang usaha modal kecil  http://www.megaserverind.com/p/cara-daftar.html